AYO DUKUNG DENY INDRAYANA VS PENGEDAR NARKOBA, PENGHANCUR ANAK2 BANGSA

GROUP INI DIBUAT SEBAGAI BENTUK SOLIDARITAS KEPADA DENNY INDRAYANA YANG TELAH MEMBONGKAR JARINGAN NARKOBA DI LAPAS&RUTAN TAPI MENDAPAT SERANGAN BALIK DARI PARA PENGEDAR NARKOBA YANG TELAH MENGHANCURKAN GENERASI MUDA BANGSA INI....

Tindakan Wamenkum HAM Denny Indrayana yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) Narkoba di LP Pekanbaru, Riau, dikecam karena dinilai tidak koordinatif. Padahal prinsipnya sidak memang bersifat rahasia dan cepat.

"Sebuah penindakan mendadak dapat dibenarkan secara hukum. Karena sidak sendiri mengandung unsur kerahasiaan, unsur waktu, dan kecepatan," ujar pakar kriminologi dari Universitas Indonesia (UI) Prof Adrianus Meliala,PhD kepada detikcom, Kamis (5/4/2012).

Hal itu dikatakan Adrianus menanggapi penggerebekan narkoba yang dilakukan Denny dan sejumlah petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) di LP Pekanbaru, Riau, Senin (2/4) dini hari lalu.

Menurutnya, jika terjadi kesalahpahaman di antara pihak-pihak yang berwenang dalam proses sidak tersebut, bisa diselesaikan secara baik tanpa harus membekukan perjanjian pemberantasan narkoba yang sudah diteken antara Kemenkum HAM dengan BNN.

Adrianus mengaku kecewa dengan kebijakan Menkum HAM Amir Syamsuddin yang membekukan MoU dengan BNN. Jika yang dipermasalahkan adalah dugaan kekerasan dalam sidak narkoba, kenapa perjanjiannya dengan BNN yang harus dibekukan?

"Saya agak kecewa dengan keputusan itu. Karena kalau dalam hal ini penyebabnya adalah dugaan tindakan berlebihan oleh Wamenkum HAM Denny Indrayana dan ketidaksenangan dari kalangan sipir, lalu jalan keluar yang diambil kenapa membekukan MoU dengan BNN? Bukankah itu sebetulnya membunuh kuman penyakit dengan cara yang tidak tepat," cetusnya

Adrianus mengatakan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Denny bersama sejumlah petugas dari BNN di LP Pekanbaru, Riau, tentu ada sebabnya. Tidak mungkin tindakan tersebut dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Pertimbangan yang dimaksud seperti informasi praktik narkoba dan barang bukti di LP, pelaku yang terlibat, dan lain sebagainya. Karena pada kenyataannya usai penggerebekan ditemukan barang bukti dan pelaku.

"Kalau ini negara hukum maka seyogianya tujuan lebih penting daripada alat. Okelah insiden seperti itu (pemukulan) misalnya ada. Tapi jika solusinya adalah pembekuan MoU, ya tidak adil dan tidak seimbang. Masalah Denny itu bisa ditarik ke ranah lain, sementara sidak sebagai bagian dari pemberantasan narkotika tetap harus berjalan," jelas Adrianus.

Terkait Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk Menkum HAM Amir Syamsuddin, Adrianus menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang baik. "Kalau TPF itu untuk mencari benar tidaknya tindakan itu terjadi, bagus. Tapi sidak itu sendiri hal sangat baik. Jangan sampai mengenyampingkan substansinya, pemberantasn narkoba," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Dirjen Pemasyarakatan Sihabudin mempersoalkan atasannya Wamen Denny Indrayana bersama petugas BNN yang menggerebek bandar narkoba tidak berkoordinasi dengan dirinya selaku Dirjen. Kecaman terhadap tindakan Denny lalu bermunculan dari lingkungan Ditjen PAS. Untuk meredakan ketidakharmonisan di lingkungan keluarga kementeriannya, Menkum HAm Amir Syamsuddin lalu mengumumkan pembentukan TPF insiden sidak Denny dan membekukan MoU instansinya dengan BNN yang baru berusia 4 bulan.

Sidak Denny bersama BNN di LP Pekanbaru pada Senin dinihari lalu sukses menciduk 3 napi yang bertindak sebagai bandar narkoba dan 1 sipir kaki yang diduga tangan bisnis narkoba. Dalam sidak itu, disebutkan Denny menampar salah seorang petugas lapas karena lama membukakan pintu lapas.